ekonomi pancasila

Ekonomi Pancasila
Ekonomi pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (instructional economics) yang menjungjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai idiologi Negara yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila, etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial, harus di pertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun.
Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh
lima hal sebagai berikut:
(1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional
(2) Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
(3) Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
(4) Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional
      yang tangguh.
(5) Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
      ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi
      perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.
Pancasila, Etika Ekonomi, dan Dunia Bisnis
Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan,kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta yang masing-masing pelaku ekonomi mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti misi dan etika kerja (perkumpulan) koperasi adalah pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggota. Ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah manfaat pelayanan kepada anggota. Etika Ekonomi Pancasila bersumber pada UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai sistem ekonomi kekeluargaan, dan pada Pancasila sebagai pedoman etik yang memberikan semangat dan gerak pembangunan nasional. Etika ekonomi usaha negara hampir sama dengan etika ekonomi koperasi yaitu melayani tetapi sekaligus melindungi kepentingan umum.
Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dipupuk dan dan di kembangkan.
Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
    di kuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara
    dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber Kekayaan dan keungan Negara digunakan dengan permufakatan
    lembanga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya
    ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilikh dalam memilih pekerjaan yang
    dikehendaki serta mempunyai hak dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatjannya tidak boleh bertentangan dengan
    kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga Negara diperkembangkan sepenuhnya dalam
    batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
 Domokrasi Ekonomi harus dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut :
1. Sistem free Fight Liberalime yang membutuhkan eksploitasi terhadap manusia dan
    bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan
    mempertahankan kelemahan stuctural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisna dalam nama Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan
    serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi
    sektor Negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang
    merugikan masyarakat.
Masa Depan Ekonomi Pancasila di tengah Arus Dehumanisasi di Era Globalisasi
Kiranya sudah saatnya untuk merumuskan kembali etos global berupa consensus mendasar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap tertentu yang dilandasi oleh
prinsip humanum, hakikat manusia. Hal itu dilakukan demi kedamaian umat manusia di-
tengah ancaman globalisasi yang menonjolkan nilai-nilai individualisme dan menggerus
nilai-nilai humanisme. Ini merupakan bel pengingat bahwa etika saat ini mengalami gem-
puran luar biasa dari arus besar nilai-nilai individualisme yang memboncengi persebaran
ideologi kapitalisme dan liberalisme. Individualisme yang mengakar dalam kejatian diri
manusia disinyalir bisa mendorong akumulasi nilai-nilai dehumanisasi karena semangat
egoisme sebagaimana terangkum dalam idiom Betawi elo-elo gua-gua menjadikan manu-
sia tidak peduli satu sama lain dan mau menang sendiri yang lambat laun akan membentuk pola pikir berupa tidak mau memanusiakan sesama manusia lainnya.
Sebagai sebuah wacana yang terus diupayakan perwujudannya, konsep ekonomika etik saat ini mengalami tantangan berat dalam merealisasikannya. Mainstream pemikiran ekonomi kini yang sangat liberal dan kapitalistik kian meminggirkan nilai-nilai etika kemanusiaan dalam praktek ekonominya. Hal inilah yang menjadikan agenda memasyarakatkan ekonomika etik berbasis Pancasila di bumi Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan yang akan bermunculan dari pihak-pihak yang diuntungkan dengan bertahtanya sistem ekonomi kapitalisme selama ini.

Tentang ekoharibudiman

Selalu Tetap Semangat !!!!!!!!!
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s